SHARE

Ilustrasi | Istimewa

CARAPANDANG - Posisi Amerika Serikat (AS) di panggung global dilaporkan mulai goyang. Terutama pada hubungannya dengan negara-negara di Timur Tengah.

Terbaru, Iran telah mendeklarasikan "era baru" di Suriah setelah 12 tahun konflik. Pernyataan ini keluar saat pertemuan Presiden Iran Ebrahim Raisi dengan pemimpin Suriah Bashar Al-Assad di Damaskus pada Rabu (3/5/2023) waktu setempat.

Perkembangan itu terjadi ketika ketegangan dengan AS terus meningkat di wilayah Timur Tengah, termasuk dengan Iran dan Suriah, karena tidak adanya kemajuan untuk memulihkan kesepakatan nuklir.

"Menurut penilaian kami, Suriah telah memasuki era baru stabilitas dan otoritas," kata Misi Iran untuk PBB, dikutip Newsweek.

"Selama 12 tahun terakhir, Iran telah secara konsisten membuktikan hubungannya dengan Suriah tidak mengalami pasang surut, dan telah efektif dalam mengalahkan kebijakan destruktif Barat dan ISIS."

"Selain itu, perkembangan terakhir di negara-negara Arab telah menunjukkan kebenaran kebijakan Iran, yang akhirnya menyebabkan negara-negara tersebut mempertimbangkan kembali kebijakan mereka sebelumnya dan kembali ke jalur yang benar," tambah Misi tersebut.

Selain itu, juga muncul seruan untuk militer AS keluar sepenuhnya dari beberapa negara di wilayah tersebut.

Seruan itu baru-baru ini digaungkan oleh negara-negara Arab yang memiliki hubungan dekat dengan AS, yaitu Mesir, Irak, Yordania, dan Arab Saudi dalam pernyataan bersama dengan Suriah pada Senin (1/5/2023).

Pernyataan itu menyerukan diakhirinya "campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Suriah" dan pemulihan kendali atas wilayah Suriah oleh pemerintah negara itu setelah pertemuan di antara menteri luar negeri lima negara di Amman, ibu kota Yordania.

Pertemuan itu adalah yang pertama diadakan sejak Suriah dikeluarkan dari Liga Arab pada 2011 dan terjadi ketika Damaskus dan Teheran berusaha memperbaiki hubungan mereka di wilayah tersebut.

Pembicaraan tersebut iuga mengikuti kesepakatan bersejarah antara Iran dan Arab Saudi yang ditengahi China pada Maret lalu. Kedua negara akan melanjutkan hubungan diplomatik sendiri dan daftar interaksi resmi Suriah dengan negara-negara Arab lain juga terus bertambah.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelumnya berulang kali menyatakan tidak memiliki rencana untuk melanjutkan hubungan dengan Suriah setelah adanya protes yang meluas berubah menjadi konflik pada 2011.

Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menegaskan kembali posisi ini. Bersama dengan juru bicara Pentagon dan Komando Pusat AS (CENTCOM), Kirby menegaskan legitimasi di bawah hukum AS dan internasional tentang kehadiran sekitar 900 tentara AS yang dikerahkan di timur laut Suriah bersama Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi dan di tenggara bersama kelompok pemberontak bermitra di garnisun militer Al-Tanf meskipun Suriah menuntut penarikan mereka.

Pasukan AS ini, yang secara resmi ditugaskan untuk memerangi ISIS, telah berulang kali diserang roket dan drone dari apa yang digambarkan Pentagon sebagai milisi yang bersekutu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran.

Bentrokan meningkat pada Maret dengan kematian seorang kontraktor AS dan serangan udara AS terhadap posisi paramiliter di Suriah timur.

Sementara itu, persaingan lama antara AS dan Iran terus memburuk sejak 2018, ketika Presiden Donald Trump meninggalkan kesepakatan nuklir multilateral yang dibuat pada 2015 di bawah pendahulunya, Presiden Barack Obama.

Kesepakatan itu memungkinkan pencabutan sanksi internasional dengan imbalan Teheran sangat membatasi program nuklirnya, yang selalu disangkal oleh Republik Islam diarahkan untuk membangun senjata pemusnah massal.

Ketika kembalinya sanksi AS sekali lagi mengganggu hubungan perdagangan internasional Iran, Teheran secara bertahap mengurangi komitmennya terhadap perjanjian nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Beberapa putaran pembicaraan yang diadakan di antara para penandatangan kesepakatan sejak Biden menjabat pada tahun 2021 belum menghasilkan kerangka kerja yang layak untuk kepatuhan bersama AS-Iran.

Tags
SHARE