CARAPANDANG - Proses untuk menjadi anggota ‘klub negara maju’ itu sudah dimulai dengan mengirim surat permohonan khusus atau intensi pada 14 Juli 2023. Presiden Joko Widodo berharap, Indonesia resmi menjadi anggota OECD pada 2026 atau tiga tahun mendatang.
Bila keinginan itu bisa terealisasi, tekad itu sudah linier dengan upaya Indonesia mencatatkan diri sebagai negara maju pada 2045, atau yang sering disebut dengan Indonesia Emas 2045, serta tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang tergabung di OECD.
Sebagai konsekuensi dari keanggotaan, Indonesia bakal ‘dipaksa’ untuk mematuhi standar-standar yang lazim diterapkan oleh negara maju atau standar yang ditetapkan OECD.
Ada lebih dari 200 item standar yang harus dipenuhi mulai dari isu pengelolaan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Isu soal gender hingga pengaturan antikorupsi juga harus dipenuhi. Indonesia pun akan dikenai kontribusi iuran keanggotaan. Lantas apakah Indonesia siap?
Dalam konteks itu, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kebijakan, mirip dengan standar yang ditetapkan OECD. Bila mengacu kepada pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang dalam satu kesempatan pernah menjelaskan, setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045.
Pertama, stabilitas bangsa dan negara. Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Dalam hal itu, Presiden Jokowi pun menyampaikan, kepemimpinan pada sebuah bangsa ibarat tongkat estafet yang harus bersambung dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan.
Ketiga, adalah sumber daya manusia (SDM). Di mana, Indonesia memiliki bonus demografi selain kualitas SDM yang unggul dan bisa menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045.
Bagaimana proses selanjutnya setelah proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD? Kesan yang ditangkap, sepertinya organisasi negara-negara maju sangat terbuka terhadap pengajuan Indonesia untuk menjadi anggotanya. Setidaknya tampak dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa.
Halaman :
Bila keinginan itu bisa terealisasi, tekad itu sudah linier dengan upaya Indonesia mencatatkan diri sebagai negara maju pada 2045, atau yang sering disebut dengan Indonesia Emas 2045, serta tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang tergabung di OECD.
Sebagai konsekuensi dari keanggotaan, Indonesia bakal ‘dipaksa’ untuk mematuhi standar-standar yang lazim diterapkan oleh negara maju atau standar yang ditetapkan OECD.
Ada lebih dari 200 item standar yang harus dipenuhi mulai dari isu pengelolaan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Isu soal gender hingga pengaturan antikorupsi juga harus dipenuhi. Indonesia pun akan dikenai kontribusi iuran keanggotaan. Lantas apakah Indonesia siap?
Dalam konteks itu, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kebijakan, mirip dengan standar yang ditetapkan OECD. Bila mengacu kepada pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang dalam satu kesempatan pernah menjelaskan, setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045.
Pertama, stabilitas bangsa dan negara. Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Dalam hal itu, Presiden Jokowi pun menyampaikan, kepemimpinan pada sebuah bangsa ibarat tongkat estafet yang harus bersambung dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan.
Ketiga, adalah sumber daya manusia (SDM). Di mana, Indonesia memiliki bonus demografi selain kualitas SDM yang unggul dan bisa menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045.
Bagaimana proses selanjutnya setelah proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD? Kesan yang ditangkap, sepertinya organisasi negara-negara maju sangat terbuka terhadap pengajuan Indonesia untuk menjadi anggotanya. Setidaknya tampak dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa.
.jpeg "Euro 2024, Nikola Vlasic Dicoret dari Timnas Kroasia")
