CARAPANDANG - Komitmen Indonesia dalam melakukan penanaman mangrove atau program greenbelt secara masif pada kawasan pesisir pantai di tanah air perlu digaungkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023.
Sehingga, para pemimpin negara-negara kepulauan dan delegasi yang hadir dapat ikut berpartisipasi melakukan hal tersebut di negaranya masing-masing.
Akademisi Departemen Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Noir Purba mengatakan penanaman mangrove adalah langkah penghijauan dengan tujuan menanam dan merawat hutan mangrove. Karena, mangrove adalah ekosistem pesisir yang dapat memberikan berbagai manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi.
Kemudian, manfaat selanjutnya dari penanaman mangrove juga mampu mengatasi kenaikan muka air laut di kawasan pesisir pantai. Sehingga, mencegah terjadinya kehilangan daratan akibat dari kenaikan muka air laut yang selalu terjadi di negara-negara kepulauan di berbagai penjuru dunia.
“Menggunakan greenbelt sebagai penjaga pelindung pantai,” kata Noir Purba kepada InfoPublik, pada Minggu (8/10/2023).
Menurut Noir, pemerintah Indonesia telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan penanaman mangrove yang tersebar di berbagai kawasan. Supaya, penanaman mangrove dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar maupun mengantisipasi fenomena perubahan iklim, yakni kenaikan muka air laut.
Perlunya keterlibatan pemangku kepentingan, seperti partisipasi penduduk yang berada di kawasan pesisir sangat penting. Supaya, program penanaman mangrove dapat mencapai target yang telah ditentukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap antisipasi kenaikan muka air laut.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) melakukan program rehabilitasi mangrove dengan target rehabilitasi seluas 199.675 hektar pada 2023. Program terssebut juga melibatkan pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) dan penguatan DMPM.
“Kesadaran masyarakat menjadi sangat penting dalam implementasi program greenbelt,” kata Noir.
Tak hanya itu, keterlibatan perusahaan milik negara juga disinyalir akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perlindungan bibir pantai dari dampak negatif perubahan iklim yang terjadi. Sehingga, dapat mencegah sejumlah wilayah pesisir pantai yang rawan terdampak kenaikan muka air laut.
Seperti yang dikutip dari laman PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) telah melakukan penanaman mangrove di Pantai Ujung Ori Indramayu pada 14 Maret 2023 sebanyak 1.000 bibit mangrove, melakukan penanaman puluhan ribu bibit mangrove di Pulau Harapan pada 7 September 2023, dan melakukan penanaman 37.000 mangrove di Kepulauan Seribu pada 6 September 2023.
“Dari ribuan bibit tanaman mangrove yang ditanam, paling yang berhasil tumbuh sekitar 500 tanaman mangrove saja, maka diperlukan upaya masif dalam penanaman mangrove,” pungkas Noir. dilansir infopublik.id
Sehingga, para pemimpin negara-negara kepulauan dan delegasi yang hadir dapat ikut berpartisipasi melakukan hal tersebut di negaranya masing-masing.
Akademisi Departemen Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Noir Purba mengatakan penanaman mangrove adalah langkah penghijauan dengan tujuan menanam dan merawat hutan mangrove. Karena, mangrove adalah ekosistem pesisir yang dapat memberikan berbagai manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi.
Kemudian, manfaat selanjutnya dari penanaman mangrove juga mampu mengatasi kenaikan muka air laut di kawasan pesisir pantai. Sehingga, mencegah terjadinya kehilangan daratan akibat dari kenaikan muka air laut yang selalu terjadi di negara-negara kepulauan di berbagai penjuru dunia.
“Menggunakan greenbelt sebagai penjaga pelindung pantai,” kata Noir Purba kepada InfoPublik, pada Minggu (8/10/2023).
Menurut Noir, pemerintah Indonesia telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan penanaman mangrove yang tersebar di berbagai kawasan. Supaya, penanaman mangrove dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar maupun mengantisipasi fenomena perubahan iklim, yakni kenaikan muka air laut.
Perlunya keterlibatan pemangku kepentingan, seperti partisipasi penduduk yang berada di kawasan pesisir sangat penting. Supaya, program penanaman mangrove dapat mencapai target yang telah ditentukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap antisipasi kenaikan muka air laut.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) melakukan program rehabilitasi mangrove dengan target rehabilitasi seluas 199.675 hektar pada 2023. Program terssebut juga melibatkan pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) dan penguatan DMPM.
“Kesadaran masyarakat menjadi sangat penting dalam implementasi program greenbelt,” kata Noir.
Tak hanya itu, keterlibatan perusahaan milik negara juga disinyalir akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perlindungan bibir pantai dari dampak negatif perubahan iklim yang terjadi. Sehingga, dapat mencegah sejumlah wilayah pesisir pantai yang rawan terdampak kenaikan muka air laut.
Seperti yang dikutip dari laman PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) telah melakukan penanaman mangrove di Pantai Ujung Ori Indramayu pada 14 Maret 2023 sebanyak 1.000 bibit mangrove, melakukan penanaman puluhan ribu bibit mangrove di Pulau Harapan pada 7 September 2023, dan melakukan penanaman 37.000 mangrove di Kepulauan Seribu pada 6 September 2023.
“Dari ribuan bibit tanaman mangrove yang ditanam, paling yang berhasil tumbuh sekitar 500 tanaman mangrove saja, maka diperlukan upaya masif dalam penanaman mangrove,” pungkas Noir. dilansir infopublik.id
.jpeg "Euro 2024, Nikola Vlasic Dicoret dari Timnas Kroasia")
