SHARE

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin

CARAPANDANG.COM - Wacana pemerintah untuk pemekaran provinsi di Papua merupakan langkah yang tepat.  Jika provinsi di wilayah Papua bertambah maka hal itu memberikan keuntungan politik baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin di Jakarta, Sabtu (10/4).

Ujang menjelaskan keuntungan politik yang akan didapat oleh masyarakat adalah akan semakin dekat akses-nya ke pemerintahan daerah, sehingga berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat tentu semakin mudah didapatkan.

Selain itu, pengelolaan dana otonomi khusus bagi Papua  juga akan lebih baik dengan bertambahnya jumlah provinsi. "Seharusnya pemekaran itu menjadi momentum menyejahterakan rakyat, menjadi momentum dana otsus dari pemerintah pusat itu tidak dikorupsi, sehingga pembangunan bisa jalan," ucap menambahkan. 

Menurut Ujang, dari sisi pemerintah, pemekaran tentunya memberikan dampak positif karena pengelolaan, kesejahteraan dan rencana pembangunan di Papua akan berjalan dengan baik. Selain itu, pemekaran juga akan meningkat stabilitas keamanan di Papua.

"Pemekaran tepat karena Papua kan daerah konflik, daerah yang memang katakanlah basis massa KKB. Kalau wilayahnya luas, kekuatan mereka (KKB) akan besar, kalau dipecah-pecah (pemekaran), kekuatan mereka akan kecil, karena dalam batas teritorial wilayah yang kecil," tutur dia.

Namun, lanjut dia, jika pemekaran jadi direalisasikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti desain wilayah pemekaran, kajian akademis yang matang supaya pemekaran benar-benar mendorong perkembangan dan perbaikan harus mengakomodasi banyak faktor yang dibutuhkan ketika pemekaran Papua. Hal itu menurut dia agar pemekaran di tanah Papua dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Tags
SHARE