CARAPANDANG – Anggota  Komisi VIII DPR RI,  Selly Gantina mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya wacana pembentukan Kementerian Haji. 

Dia beralasan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya badan yang setara dengan Kementerian dan perlu adanya pembahasan yang lebih komprehensif.

"Kalau badan setara Kementerian artinya bukan Menteri Haji. Jadi memang harus ada pembahasan yang lebih matang,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 4 Maret 2025.

Selain itu, dengan dibentuknya Kementerian Haji ini juga bisa menimbulkan kecemburaan dari agama lain.

“Tidak mudah pada saat nanti menjadi Kementerian Haji tersendiri pasti akan ada juga kecemburuan dari agama lain," tegas politisi dari PDIP ini.

Selanjutnya dia menulai bahwa pembentukan kementerian haji juga  belum urgen. Terlebih adanya peluang untuk melakukan investasi di dalam badan haji.

"Sebaiknya tetap berbentuk badan sehingga bisa lebih fleksibel saat melakukan investasi dalam negeri. Kalau Kementerian kan untuk urusan teknis agak susah untuk bisa melakukan investasi dan pengelolaan," jelas dia.

Ia menambahkan secara regulasi, regulator, kemudian fasilitator, kemudian administrasinya itu regulator, fasilitator, dan operator. Itu kan kalau sesuai dengan Pansus Haji harusnya terpisah.