Ia lalu mengungkapkan, meski pun ASN memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, berdasarkan data BPS diketahui, secara nasional baru sekitar 10 persen dari total ASN yang bergelar S-2 dan hanya 1 persen yang bergelar S-3. Sementara di Sumbar, dari total 145.275 ASN, baru sekitar 11,36 persen yang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan baru 1,08 persen yang bergelar doktoral.
“Ini perlu terus kita tingkatkan untuk memperkuat kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Gubernur Mahyeldi juga menilai LPDP bisa menjadi solusi bagi ASN melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa membebani APBD. Selain itu, menurutnya, ini juga dapat mempersempit kesenjangan kualitas SDM antarwilayah di Indonesia.
"Solusinya sudah disiapkan, mekanismenya juga jelas. Harusnya ini segera dimanfaatkan secara optimal," tegas Mahyeldi.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap, kolaborasi semacam ini dapat terus dilakukan secara berkala untuk penguatan ketahanan nasional dalam berbagai aspek. (adpsb/bud)
