Untuk teknisnya, Haedar menjabarkan pihaknya juga membentuk tim yang diketuai Muhadjir Effendy selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
"Kita hadapi secara elegan, seksama. Maka kalau kami mengambil langkah bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial. Berbagai aspek semua kita himpun. Jadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang dua pandangan itu hidup," tegasnya.
Muhammadiyah sendiri saat ini sedang menggelar Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli 2024 di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Dalam risalah konsolidasi itu, tertuang kesiapan dalam pengelolaan izin tambang sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Berikut isi pidato lengkapnya
"Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut.
