Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga menyampaikan dukungannya atas peluncuran pedoman ini. Ia menilai peraturan tersebut menjadi penguat pelaksanaan amanat UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, terutama di tingkat daerah.

Ia mengkritisi kebiasaan mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam percakapan dan ruang publik, yang menurutnya membuat masyarakat kehilangan kebanggaan terhadap bahasa sendiri.

“Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing sesuai semangat Trigatra Bangun Bahasa,” ujarnya.

Hetifah juga menegaskan kesiapan DPR RI dalam mensosialisasikan dan melakukan pembinaan langsung ke daerah-daerah, agar pengutamaan bahasa Indonesia benar-benar diterapkan secara konsisten di berbagai lini.

Dukungan Kemendagri dan DPR RI ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan penggunaan bahasa Indonesia tak hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan — terutama di daerah.

Melalui kolaborasi yang sinergis antara pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan pedoman ini diharapkan dapat memperkuat identitas nasional dan membentuk budaya berbahasa yang bangga, tertib, dan bermartabat. dilansir infopublik.id