.jpg "Upaya")
CARAPANDANG - Gotong-royong antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi berbagai sektor, serta publik melalui Mitra Pendidikan Indonesia (MPI) semakin memperkuat upaya transformasi pendidikan di Indonesia. Kemitraan yang dibentuk sejak November 2021 ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan Annual Joint Sector Review untuk mengkaji beragam topik di sektor pendidikan yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta (22/11/2023).
Pertemuan tersebut membahas strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan pendidikan yang lebih inklusif serta mudah diakses, khususnya bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil. “Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas-prioritas pembangunan nasional, termasuk mendukung transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar,” ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo dalam sambutannya.
Anindito juga menyampaikan berbagai pandangan dari para mitra yang beragam, termasuk guru, kepala sekolah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, hingga pembuat kebijakan, dapat menjadi katalisator bagi transformasi pendidikan, dan dapat berkontribusi dalam membantu Indonesia terus memberikan pelayanan pendidikan berkualitas.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua anak di Indonesia merupakan prioritas nasional, terutama bagi anak-anak yang paling rentan. “Kita juga memiliki sektor pendidikan yang beragam dan dinamis, yang mencakup sekolah-sekolah berbasis agama dan sekolah umum. Oleh karena itu, kita perlu menyediakan layanan pendidikan yang inklusif bagi semua anak,” ujar Ali.
Sebagai negara dengan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 50 juta murid, 3 juta guru, dan 400 ribu sekolah. Merujuk data Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2023, sebanyak 61,53 persen murid jenjang sekolah dasar, 59 persen murid jenjang sekolah menengah pertama, dan 49,26 persen murid jenjang sekolah menengah atas yang memiliki kompetensi literasi di atas standar minimum.
Selain itu untuk kemampuan numerasi, sebanyak 46,67 persen murid jenjang sekolah dasar, 40,63 persen murid jenjang sekolah menengah pertama, dan 41,14 persen murid jenjang sekolah menengah atas yang memiliki kompetensi numerasi di atas standar minimum. Artinya, masih banyak murid di Indonesia yang perlu ditingkatkan kompetensi literasi dan numerasinya.
Berbagai upaya untuk mentransformasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran terus dikerahkan salah satunya melalui Merdeka Belajar. Episode-episode Merdeka Belajar diluncurkan untuk secara holistik mentransformasi kurikulum dan pembelajaran, evaluasi sistem pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah dan guru, serta infrastruktur dan pendanaan pendidikan.
Melalui Kurikulum Merdeka, guru tidak dibebani dengan terlalu banyak materi sehingga bisa lebih fokus pada proses pembelajaran. Guru juga memperoleh fleksibilitas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Kurikulum Merdeka kini telah diterapkan secara sukarela oleh lebih dari 80 persen atau sekira 300 ribuan satuan pendidikan.
Asesmen Nasional (AN), sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar, tahun ini kembali dilaksanakan. AN dirancang untuk dapat memotret kualitas hasil belajar, proses pembelajaran, serta lingkungan belajar sebagai refleksi kondisi mutu layanan pendidikan. Hasil AN kemudian disampaikan sebagai umpan balik kepada seluruh satuan pendidikan dan pemerintah daerah melalui Platform Rapor Pendidikan untuk mendorong gotong-royong seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan berbasis data.
Sementara itu, Laura Frigenti, Chief Executive Officer Global Partnership for Education mengungkapkan apresiasinya pada Indonesia yang telah tergabung sebagai anggota global Partnership for Education sejak Januari 2023. “Saya sangat senang Indonesia telah bergabung dengan GPE hampir setahun yang lalu. Kami dapat menawarkan beragam sumber daya dan ahli kepada pemerintah untuk mendukung pendidikan. Annual Joint Sector Review dapat membantu mengidentifikasi hasil, kesenjangan, dan tantangan sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan transformasi sistem," ujar Laura.
Annual Joint Sector Review merupakan agenda tinjauan pendidikan yang diinisiasi oleh Mitra Pendidikan Indonesia (MPI). MPI beranggotakan 15 perwakilan organisasi berbasis agama LP Ma’arif NU dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah; komunitas belajar lokal Semua Murid Semua Guru; lembaga penelitian yakni SMERU Institute, Article 33, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan; organisasi bilateral, multilateral, dan mitra pembangunan yakni UK Foreign, Commonwealth & Development Office Jakarta, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia di Jakarta, UNICEF Indonesia, Islamic Development Bank, Asian Development Bank, World Bank; serta organisasi kemasyarakatan nasional dan internasional yakni Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Save the Children, dan Plan Internasional. MPI bertujuan untuk mengakselerasi upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mentransformasi pendidikan di Indonesia.
“Dengan kompleksitas sistem pendidikan Indonesia dan keterlibatan berbagai aktor yang berupaya mendorong perubahan, inisiatif Mitra Pendidikan Indonesia untuk mengkoordinasikan langkah dan kontribusi setiap aktor perubahan adalah hal yang sangat penting. Kami sangat menghargai Kemendikbudristek dan Kemenag yang memimpin upaya ini,” ungkap Nisa Felicia, Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
Maniza Zaman, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, juga mengapresiasi terselenggaranya Annual Joint Sector Review untuk mendukung upaya transformasi pendidikan di Indonesia, “Peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan abad-21 sangat penting bagi masa depan anak-anak Indonesia dan bagi pembangunan negara ini. Annual Joint Sector Review ini kesempatan yang sangat baik untuk bertukar pikiran tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan ini dengan mengatasi tantangan yang masih ada, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi semua anak dan mempercepat upaya reformasi pendidikan nasional yang sedang berlangsung." dilansir antaranews.com
Pertemuan tersebut membahas strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan pendidikan yang lebih inklusif serta mudah diakses, khususnya bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil. “Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas-prioritas pembangunan nasional, termasuk mendukung transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar,” ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo dalam sambutannya.
Anindito juga menyampaikan berbagai pandangan dari para mitra yang beragam, termasuk guru, kepala sekolah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, hingga pembuat kebijakan, dapat menjadi katalisator bagi transformasi pendidikan, dan dapat berkontribusi dalam membantu Indonesia terus memberikan pelayanan pendidikan berkualitas.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua anak di Indonesia merupakan prioritas nasional, terutama bagi anak-anak yang paling rentan. “Kita juga memiliki sektor pendidikan yang beragam dan dinamis, yang mencakup sekolah-sekolah berbasis agama dan sekolah umum. Oleh karena itu, kita perlu menyediakan layanan pendidikan yang inklusif bagi semua anak,” ujar Ali.
Sebagai negara dengan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 50 juta murid, 3 juta guru, dan 400 ribu sekolah. Merujuk data Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2023, sebanyak 61,53 persen murid jenjang sekolah dasar, 59 persen murid jenjang sekolah menengah pertama, dan 49,26 persen murid jenjang sekolah menengah atas yang memiliki kompetensi literasi di atas standar minimum.
Selain itu untuk kemampuan numerasi, sebanyak 46,67 persen murid jenjang sekolah dasar, 40,63 persen murid jenjang sekolah menengah pertama, dan 41,14 persen murid jenjang sekolah menengah atas yang memiliki kompetensi numerasi di atas standar minimum. Artinya, masih banyak murid di Indonesia yang perlu ditingkatkan kompetensi literasi dan numerasinya.
Berbagai upaya untuk mentransformasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran terus dikerahkan salah satunya melalui Merdeka Belajar. Episode-episode Merdeka Belajar diluncurkan untuk secara holistik mentransformasi kurikulum dan pembelajaran, evaluasi sistem pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah dan guru, serta infrastruktur dan pendanaan pendidikan.
Melalui Kurikulum Merdeka, guru tidak dibebani dengan terlalu banyak materi sehingga bisa lebih fokus pada proses pembelajaran. Guru juga memperoleh fleksibilitas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Kurikulum Merdeka kini telah diterapkan secara sukarela oleh lebih dari 80 persen atau sekira 300 ribuan satuan pendidikan.
Asesmen Nasional (AN), sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar, tahun ini kembali dilaksanakan. AN dirancang untuk dapat memotret kualitas hasil belajar, proses pembelajaran, serta lingkungan belajar sebagai refleksi kondisi mutu layanan pendidikan. Hasil AN kemudian disampaikan sebagai umpan balik kepada seluruh satuan pendidikan dan pemerintah daerah melalui Platform Rapor Pendidikan untuk mendorong gotong-royong seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan berbasis data.
Sementara itu, Laura Frigenti, Chief Executive Officer Global Partnership for Education mengungkapkan apresiasinya pada Indonesia yang telah tergabung sebagai anggota global Partnership for Education sejak Januari 2023. “Saya sangat senang Indonesia telah bergabung dengan GPE hampir setahun yang lalu. Kami dapat menawarkan beragam sumber daya dan ahli kepada pemerintah untuk mendukung pendidikan. Annual Joint Sector Review dapat membantu mengidentifikasi hasil, kesenjangan, dan tantangan sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan transformasi sistem," ujar Laura.
Annual Joint Sector Review merupakan agenda tinjauan pendidikan yang diinisiasi oleh Mitra Pendidikan Indonesia (MPI). MPI beranggotakan 15 perwakilan organisasi berbasis agama LP Ma’arif NU dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah; komunitas belajar lokal Semua Murid Semua Guru; lembaga penelitian yakni SMERU Institute, Article 33, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan; organisasi bilateral, multilateral, dan mitra pembangunan yakni UK Foreign, Commonwealth & Development Office Jakarta, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia di Jakarta, UNICEF Indonesia, Islamic Development Bank, Asian Development Bank, World Bank; serta organisasi kemasyarakatan nasional dan internasional yakni Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Save the Children, dan Plan Internasional. MPI bertujuan untuk mengakselerasi upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mentransformasi pendidikan di Indonesia.
“Dengan kompleksitas sistem pendidikan Indonesia dan keterlibatan berbagai aktor yang berupaya mendorong perubahan, inisiatif Mitra Pendidikan Indonesia untuk mengkoordinasikan langkah dan kontribusi setiap aktor perubahan adalah hal yang sangat penting. Kami sangat menghargai Kemendikbudristek dan Kemenag yang memimpin upaya ini,” ungkap Nisa Felicia, Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
Maniza Zaman, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, juga mengapresiasi terselenggaranya Annual Joint Sector Review untuk mendukung upaya transformasi pendidikan di Indonesia, “Peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan abad-21 sangat penting bagi masa depan anak-anak Indonesia dan bagi pembangunan negara ini. Annual Joint Sector Review ini kesempatan yang sangat baik untuk bertukar pikiran tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan ini dengan mengatasi tantangan yang masih ada, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi semua anak dan mempercepat upaya reformasi pendidikan nasional yang sedang berlangsung." dilansir antaranews.com
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
