SHARE

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Harry Hikmat (istimewa)

CARAPANDANG.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Harry Hikmat menyebut komitmen pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan verifikasi-validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal tersebut terlihat dari indikator realisasi presentase daerah kabupaten/kota yang belum melakukan pemutakhiran DTKS sebanyak 54,18 persen per Agustus 2021.

"Bottleneck-nya di Kementerian Sosial. Bu Mensos mengecek kualitas dan ditemukan komitmen pemerintah daerah yang belum optimal dalam verifikasi-validasi DTKS," ujar Harry dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (4/10/2021).

Pada proses pemutakhiran data, masalah yang ditemukan termasuk pengusulan baru, penggantian, dan penambahan yang belum dilaksanakan oleh Pemda.

"Padahal UU nomor 13 tahun 2011 pasal 8-10 itu sudah jelas mengatur bagaimana kewajiban untuk mengupdate data secara terus-menerus. Itu seharusnya ada di Pemda terutama pada level rendah dari kecamatan ke kabupaten sampai ke pusat," ujar dia.

Halaman :