SHARE

Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. (istimewa)

Kemudian, katanya, integritas perlu didampingi oleh transparansi dan akuntabilitas.

“Tiga kata kunci ini, yakni integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah keniscayaan bagi kementerian maupun lembaga jika hendak membangun Zona Integritas dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” kata Wamenkumham.

Lokakarya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan rangkaian peringatan Hari Darma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM 2021.

Kegiatan itu merupakan persiapan bagi 477 satuan kerja yang telah diusulkan oleh Kemenkumham untuk mengikuti evaluasi tim penilai nasional yang dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Andap Budhi Revianto menerangkan tujuan lokakarya di antaranya membangun komitmen yang sama dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Halaman :